RBN || Jakarta
Strategi pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial dan program pemberdayaan tidak berhenti pada penyaluran bantuan semata, tetapi harus mampu mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai kemandirian secara berkelanjutan.
“Kita diperintah oleh Presiden untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi tugas Kemensos itu. Mau pakai Sekolah Rakyat, mau pakai bansos, mau pakai apa pun, tujuannya adalah pengentasan kemiskinan,” ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (11/8/2026).
Oleh karena itu, Kemensos terus mengevaluasi hal-hal yang membuat upaya pengentasan kemiskinan belum berjalan optimal.
Salah satu isu utama dalam pengentasan kemiskinan, yaitu peran strategis pendamping sosial dalam membantu KPM beralih dari penerima bantuan menjadi keluarga mandiri. Pola pikir dan orientasi pendamping juga perlu diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan.
“Mindset bahwa mereka di situ itu tugasnya untuk pengentasan kemiskinan. Kalau tidak, mereka di zona nyaman pendampingan reguler saja,” lanjut Agus Jabo.
Pendekatan graduasi BRAC menjadi salah satu model yang dapat dipelajari untuk memperkuat proses tersebut. Apalagi pendekatan tersebut telah diterapkan dalam program penanggulangan kemiskinan di berbagai negara.
Pendekatan graduasi ini merupakan proses peningkatan kesejahteraan yang dilakukan secara bertahap, terukur, memiliki batas waktu, dan disertai pendampingan intensif.
BRAC menyederhanakan komponen utamanya dalam konsep ABC, yakni asset, basic needs, dan coaching.
“Yang berbeda dari pendekatan graduasi ini adalah intervensinya dilakukan secara berurutan. Pendampingannya dan ada batas waktunya,” ujar Abdurrahman Syebubakar, Country Lead BRAC Indonesia.
Kriteria graduasi juga harus disusun secara jelas sehingga KPM tidak dinyatakan mandiri hanya karena telah selesai menerima suatu program.
“Jadi kriteria graduasi itu menjadi sangat penting. Jangan sampai nanti divonis tergraduasi. Misalnya tergraduasi dari program, atau tergraduasi dari skema yang komprehensif ini. Kemudian minggu depan mereka balik lagi turun miskin. Itu tidak boleh terjadi,” kata Abdurrahman.
Dari sisi upaya pemberdayaan, pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait perlu terlibat secara aktif sesuai kebutuhan KPM. Transformasi pengentasan kemiskinan juga perlu dimulai dengan mengetahui secara tepat persoalan yang terjadi di dalam sistem, kemudian menentukan intervensi yang sesuai.
“Ini hal yang baik buat kita untuk transformasi. Istilah lain dari revolusi adalah transformasi yang dipercepat,” ucap Agus Jabo menutup audiensi.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Lead Policy and Implementation Puji D. Antono, Lead MEL and Research Tania Warokka, serta Program Coordinator Zulkifli Kahar.
______________________
sumber: Kemensos RI
