Jepang Bidik 60 Juta Wisatawan pada 2030, Fokus Pada Pengembangan Pariwisata Daerah

RBN || Tokyo

Jepang menyiapkan strategi besar untuk memperkuat sektor pariwisata dengan menargetkan 60 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2030. Target ambisius tersebut diharapkan mampu menghasilkan belanja wisatawan hingga 15 triliun yen sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Pemerintah Jepang tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga berupaya mengatasi kepadatan pengunjung di sejumlah destinasi populer. Pengembangan kawasan wisata alternatif menjadi salah satu langkah penting agar manfaat ekonomi pariwisata tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.

Strategi tersebut disampaikan Kepala Badan Pariwisata Jepang, Norio Kimura, melalui paparan bertajuk Building a Sustainable Tourism-Oriented Nation kepada pers, Selasa (13/10/2026). Materi tersebut menekankan pentingnya pengelolaan pariwisata berkelanjutan melalui pengendalian overtourism, pengembangan destinasi daerah, dan peningkatan daya saing industri wisata.

Dalam kebijakan tersebut, Jepang menempatkan pariwisata sebagai salah satu industri strategis yang berperan dalam memperkuat perekonomian nasional. Peningkatan belanja wisatawan diharapkan dapat membuka peluang ekonomi lebih luas bagi daerah yang selama ini belum menjadi tujuan utama wisatawan asing.

Meski demikian, pertumbuhan sektor wisata dinilai perlu diimbangi dengan pengelolaan destinasi yang memperhatikan kehidupan masyarakat setempat. Lonjakan kunjungan tidak boleh mengorbankan kenyamanan penduduk maupun menurunkan kualitas pengalaman wisatawan selama berada di Jepang.

Pemerataan arus wisatawan menjadi perhatian penting untuk mengurangi tekanan terhadap infrastruktur dan fasilitas umum di kawasan yang ramai dikunjungi. Melalui pengembangan destinasi di berbagai wilayah, pemerintah berupaya menciptakan pertumbuhan pariwisata yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, Jepang berharap target kunjungan dan belanja wisatawan pada 2030 dapat tercapai tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Kebijakan ini sekaligus menegaskan arah pengembangan pariwisata yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan bersama.

Sumber: Tribunnews