Jabar Gabungkan OPD untuk Efisiensi Anggaran dan Perkuat Pelayanan Publik

RBN || Bandung

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menggabungkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah efisiensi anggaran dan penyederhanaan struktur pemerintahan. Kebijakan tersebut diarahkan agar organisasi lebih ringkas, namun tetap mampu menjalankan banyak fungsi pelayanan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penggabungan OPD dilakukan untuk mengurangi beban biaya rutin pemerintah, seperti kebutuhan kantor, perjalanan dinas, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK). Dengan struktur yang lebih efektif, anggaran pemerintah dapat lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

“Ya efisiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak,” ujar Dedi Mulyadi usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Menurutnya, hasil penghematan tersebut akan diarahkan untuk memperkuat sektor prioritas, terutama pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah berharap perubahan struktur organisasi dapat meningkatkan efektivitas kerja sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa OPD yang direncanakan mengalami penggabungan antara lain Bappeda dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dengan unsur Tata Ruang, serta Dinas Koperasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Selain itu, DP3AKB akan digabung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Sumber Daya Air direncanakan bergabung dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, sementara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan disatukan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dedi menyebut penerapan struktur baru tersebut akan mulai berpengaruh pada penganggaran tahun depan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap penyederhanaan OPD mampu menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan berorientasi pada peningkatan layanan masyarakat.