RBN || Palembang
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengusulkan agar peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (HUT PGRI) dilaksanakan secara bersamaan. Usulan tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Ketua PGRI Sumsel bersama jajaran di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Selasa (11/11/2025).
Menurut Herman Deru, pelaksanaan secara serentak akan menghadirkan suasana yang lebih meriah dan memberikan makna yang lebih besar bagi masyarakat. “Saya menyarankan agar peringatan Hari Guru dan HUT PGRI dilakukan bersamaan agar lebih gebyar dan tidak membingungkan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan sebagai Pembina PGRI Sumatera Selatan. Gubernur menilai, PGRI memiliki peran penting dalam menjaga mutu pendidikan serta memperjuangkan kesejahteraan dan martabat guru.
Terkait rencana pengukuhan “Bunda Guru Sumatera Selatan”, Herman Deru mendukung penuh usulan yang menempatkan Hj. Febrita Lustia Herman Deru sebagai figur tersebut. “Saya setuju dan akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Ibu Feby. Saya yakin beliau akan menyambut baik,” kata Deru.
Ia juga menekankan agar peringatan HUT PGRI menjadi ajang untuk menampilkan karya nyata guru, baik berupa inovasi pembelajaran maupun produk unggulan pendidikan. “Setiap peringatan harus ada karya yang bisa dibanggakan,” tegasnya.
Selain itu, Herman Deru mengingatkan pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga pendidik. Ia mengusulkan pembentukan lembaga hukum yang dapat memberikan pendampingan bagi guru agar tidak mudah menjadi korban dalam permasalahan hukum.
Ketua PGRI Sumsel, Assoc. Prof. Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., melaporkan bahwa kepengurusan PGRI telah terbentuk di 17 kabupaten/kota dengan anggota mencapai 46.285 guru. Ia juga menyampaikan, berdasarkan keputusan PB PGRI, Herman Deru telah ditetapkan sebagai Pembina PGRI Sumsel.
Sementara itu, PGRI Sumsel akan menggelar peringatan HUT PGRI tingkat provinsi pada awal Desember 2025 secara bergilir di berbagai daerah sebagai bentuk pemerataan kegiatan dan kaderisasi.
