DPRD DKI Dorong Akurasi Data Desil agar Bantuan Tepat Sasaran
RBN || Jakarta
Akurasi data desil menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta karena berkaitan langsung dengan penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Data yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat berpotensi membuat warga yang sebenarnya berhak justru tidak memperoleh bantuan, sementara mereka yang tidak memenuhi kriteria dapat tercatat sebagai penerima.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta proses pendataan dan pemutakhiran dilakukan secara cermat dengan mengacu pada kondisi nyata masyarakat di lapangan. Menurutnya, ketepatan data merupakan salah satu kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
“Jangan sampai pihak yang tidak berhak menerima, tetapi justru menerima bantuan. Pendataan harus dilakukan secara benar dan akurat,” ujar Suhud, Senin (7/9/2026).
Ia menilai pembaruan data desil diharapkan dapat menjawab keresahan masyarakat terkait ketidaksesuaian penerima bantuan. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi warga perlu tercermin dalam data sehingga keputusan pemberian bantuan tidak hanya berdasarkan informasi lama.
Suhud berharap proses pemutakhiran dapat menghasilkan data yang lebih menggambarkan kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan penerima berbagai program perlindungan sosial.
“Diharapkan pendataan ini dilakukan secara benar, akurat, sehingga tidak ada salah data lagi yang selama ini menjadi keresahan di masyarakat,” katanya.
Menurut Suhud, pemutakhiran data desil merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Karena itu, Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki kendali langsung terhadap keseluruhan proses pendataan tersebut.
Meski demikian, ia berharap proses yang dilakukan BPS dapat menghasilkan data yang benar-benar sesuai dengan keadaan warga di lapangan. Akurasi tersebut penting agar program bantuan tidak salah sasaran dan hak masyarakat yang membutuhkan tetap terlindungi.
“Kita hanya bisa berharap pemutakhiran data ini benar-benar sesuai dengan realitas yang ada,” tandas Suhud.
Pemutakhiran data diharapkan menjadi langkah penting untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendataan pemerintah.