Delapan Mahasiswa Ditangkap, Sivitas Akademika UGM Gelar Aksi Solidaritas Tolak Represi Aparat
RBN || Yogyakarta
Penangkapan delapan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) setelah demonstrasi di Yogyakarta memicu aksi solidaritas dari kalangan akademisi. Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan berkumpul di Balairung UGM, Rabu (11/11/2026), untuk menyuarakan perlindungan kebebasan akademik.
Aksi tersebut merupakan respons terhadap dugaan tindakan represif aparat keamanan saat menangani demonstrasi pada Selasa (10/11/2026) malam. Peserta juga menyoroti penggunaan gas air mata dan keberadaan aparat di sekitar kawasan kampus.
Sekretaris Dewan Guru Besar UGM, Wahyudi Kumorotomo, mengatakan kegiatan solidaritas melibatkan berbagai unsur sivitas akademika. Menurutnya, universitas memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebebasan berpendapat dan keamanan lingkungan pendidikan.
“Intinya, sekali lagi, universitas tetap mendorong supaya kebebasan akademik itu betul-betul dijamin, dan inilah wujudnya,” kata Wahyudi, Rabu (11/11/2026).
Wahyudi menjelaskan, ketegangan muncul ketika sebagian peserta demonstrasi hendak membubarkan diri, tetapi menghadapi hambatan di perjalanan. Situasi semakin rumit setelah kelompok lain turut berada di sekitar lokasi aksi.
Sejumlah demonstran kemudian bergerak menuju kawasan UGM untuk menghindari situasi yang semakin tidak kondusif. Pihak kampus mempertanyakan dugaan penggunaan kekuatan aparat di lingkungan akademik yang seharusnya menjadi ruang aman.
UGM menegaskan bahwa pengamanan internal kampus merupakan tanggung jawab petugas keamanan universitas. Karena itu, setiap tindakan aparat yang berpotensi mengganggu kegiatan akademik perlu mendapatkan perhatian serius.
Sementara itu, Polda DIY membantah anggotanya memasuki kawasan kampus menggunakan kendaraan taktis maupun menembakkan gas air mata di dalam UGM. Polisi menyatakan personelnya bertahan di sekitar batas kampus ketika menangani kericuhan.
Pihak universitas juga melakukan pendataan terhadap delapan mahasiswa yang diamankan dan menyiapkan pendampingan hukum. UGM menilai hak mahasiswa harus tetap dilindungi selama proses penanganan oleh aparat.
Aksi solidaritas tersebut sekaligus menegaskan pentingnya ruang demokrasi bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Sivitas akademika berharap penanganan demonstrasi tetap mengedepankan keselamatan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat.
Sumber: Berita Satu