BRAN dan Kemenhut Sinkronkan Data untuk Percepat Penyelesaian Konflik Agraria

RBN || Jakarta

Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat koordinasi dalam penyusunan Satu Data Reforma Agraria Nasional. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah masyarakat, serta menjaga kelestarian kawasan hutan. Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi Kepala BRAN Jenderal Dedi Prasetyo dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Dedi menegaskan bahwa penyelesaian persoalan agraria, khususnya tumpang tindih penguasaan tanah dan konflik di kawasan hutan, harus didasarkan pada kesesuaian data serta verifikasi langsung di lapangan. Menurutnya, penyamaan data diperlukan agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan. Satu data menjadi fondasi agar setiap objek jelas, setiap subjek tepat sasaran, dan setiap keputusan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat,” kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

BRAN mencatat terdapat sekitar 3,4 juta hektare persoalan agraria di kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,61 juta hektare terindikasi mengalami konflik yang beririsan dengan kawasan hutan. Selain itu, terdapat 15.655 bidang tanah yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan serta sekitar 1,7 juta hektare wilayah adat yang masih membutuhkan pendalaman dan sinkronisasi data.

Dedi menyebutkan bahwa seluruh data tersebut perlu diperiksa bersama untuk memastikan kesesuaian antara peta wilayah, status hukum, riwayat penguasaan tanah, dan kondisi masyarakat di lapangan. Langkah ini dinilai penting agar penyelesaian konflik tidak merugikan masyarakat maupun mengabaikan perlindungan aset negara.

“Negara harus hadir menyelesaikan persoalan agraria secara objektif. Kita ingin melindungi hak masyarakat yang memang berhak, menjaga aset negara, dan memastikan kawasan hutan tidak menjadi korban dari kebijakan yang keliru,” ujarnya.

Selain membahas penyelarasan data, Dedi juga menekankan pentingnya menghubungkan program penataan aset tanah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang dibahas, realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan telah mencapai 3.114.862 hektare atau sekitar 76 persen dari total alokasi 4,1 juta hektare.

Sementara itu, program perhutanan sosial hingga Oktober 2026 telah mencapai 8,4 juta hektare dan menjangkau sekitar 1,43 juta kepala keluarga. Di sisi lain, tercatat sebanyak 35.977 desa memiliki wilayah administrasi yang beririsan dengan kawasan hutan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penataan administrasi, penyelesaian konflik, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Dedi, keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur berdasarkan luas lahan yang berhasil ditetapkan atau dibagikan. Masyarakat juga perlu memperoleh pendampingan, kemampuan pengelolaan lahan, serta akses terhadap peluang ekonomi agar tanah dapat memberikan manfaat jangka panjang.

“Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah. Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan, dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik,” jelasnya.

Sumber: Detik News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *