Karhutla Meluas di Jawa Timur, Pemerintah Naikkan Anggaran Pengelolaan Hutan Jadi Rp91,57 Miliar
RBN || Surabaya
Meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah dalam memperkuat perlindungan lingkungan. Anggaran pengelolaan hutan berkelanjutan pada 2026 dinaikkan menjadi Rp91,57 miliar, meningkat 88,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan anggaran tersebut mencapai Rp43,11 miliar dari alokasi 2025 sebesar Rp48,46 miliar. Dana itu diarahkan untuk mendukung konservasi, pengelolaan kawasan hutan, serta penguatan penegakan hukum kehutanan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur, Saiful Islam, menyebut peningkatan anggaran sebagai langkah memperkuat pengelolaan lingkungan. Alokasi tahun ini juga menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
“Alokasi program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Jawa Timur tahun 2026 tertinggi dalam enam tahun terakhir,” katanya, Kamis (12/11/2026).
Peningkatan anggaran berlangsung ketika kebakaran hutan di Jawa Timur telah menghanguskan lebih dari 10.800 hektare hingga pertengahan Oktober. Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya tantangan perlindungan kawasan hutan dari ancaman kebakaran.
Dana APBN disalurkan melalui sejumlah satuan kerja Kementerian Kehutanan yang memiliki tugas pengelolaan dan perlindungan kawasan. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas-Sampean memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp18,47 miliar.
Sementara itu, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mendapatkan Rp16,34 miliar. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga menerima anggaran Rp12,92 miliar.
Alokasi lainnya diberikan kepada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Surabaya sebesar Rp11,44 miliar dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Rp9,21 miliar. Taman Nasional Baluran, Meru Betiri, dan Alas Purwo turut memperoleh dukungan anggaran untuk pengelolaan kawasannya.
Tambahan dana tersebut diharapkan memperkuat upaya pencegahan kerusakan hutan sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. Efektivitas pelaksanaan program menjadi faktor penting agar peningkatan anggaran memberikan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan Jawa Timur.
Sumber: Berita Satu


