Kredit Perumahan Tembus Rp30 Triliun, Ribuan UMKM dan Masyarakat Dapat Akses Pembiayaan
RBN || Jakarta
Akses pembiayaan perumahan terus diperluas pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh hunian layak sekaligus menggerakkan perekonomian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) telah mendekati Rp30 triliun.
Pembiayaan tersebut tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, tetapi juga pelaku usaha di sektor perumahan. Pengembang, pedagang material bangunan, dan penyedia jasa konstruksi menjadi bagian dari penerima manfaat program tersebut.
Maruarar menyampaikan perkembangan itu dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menilai KPP berperan penting dalam memperkuat ekosistem usaha sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memiliki rumah.
“Kredit Program Perumahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan UMKM untuk memperluas akses rumah layak. Untuk sektor pengembangan perumahan dialokasikan Rp 5 triliun, pedagang bahan bangunan Rp 3 triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp 1 triliun. Totalnya Rp 10 triliun untuk mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan,” ujar Maruarar.
Dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mencapai sekitar Rp10 triliun untuk memperkuat rantai pasok pembangunan perumahan. Pemerintah berharap ketersediaan pembiayaan dapat membantu keberlangsungan usaha sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.
Sementara itu, sekitar Rp19 triliun disalurkan untuk mendukung renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah oleh masyarakat. Pembiayaan tersebut menjangkau sekitar 95 ribu rumah untuk renovasi, 11 ribu pembelian, serta 10 ribu pembangunan.
Secara keseluruhan, Maruarar menyebut program pembiayaan tersebut mencakup sekitar 117 ribu rumah di berbagai wilayah Indonesia. Capaian ini menunjukkan peran pembiayaan perbankan dalam memperluas akses masyarakat terhadap sektor perumahan.
“Kalau dijumlahkan, ada sekitar 117 ribu rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 19 triliun. Jika digabungkan dengan pembiayaan untuk ekosistem usaha perumahan, totalnya sekitar Rp 30 triliun,” ujar dia.
Melalui KPP, pemerintah berupaya memperkuat keterlibatan UMKM dalam pembangunan perumahan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hunian. Penyaluran pembiayaan yang berkelanjutan diharapkan memberikan dampak bagi sektor konstruksi dan perekonomian nasional.
Sumber: Liputan6