Sri Sultan HB X Temui Massa Demo di Yogyakarta Bahas Tuntutan Upah hingga Premanisme
RBN || Yogyakarta
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, turun langsung menemui demonstran di Kompleks Kepatihan, Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog mengenai pemberantasan premanisme dan tuntutan kenaikan upah pekerja.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil sebelumnya mendesak gubernur hadir untuk mendengarkan aspirasi mereka secara langsung. Para demonstran berharap pemerintah daerah memberikan tanggapan nyata terhadap persoalan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu tuntutan utama berkaitan dengan dugaan praktik premanisme yang dinilai mengancam kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat. Aliansi juga meminta pemerintah mengevaluasi peraturan yang dianggap berpotensi memberikan ruang bagi praktik tersebut.
Menanggapi persoalan itu, Sri Sultan menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan kelompok preman. Ia juga mengingatkan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Nah, kalau premanisme, misalnya saya tidak tahu persis, saya tidak punya hubungan sama preman. Kalau kekerasan, jangan dilakukan, ya kan,” ujar Sri Sultan HB X, Selasa (10/11/2026).
Selain persoalan keamanan, demonstran menyoroti rendahnya upah pekerja dibandingkan kebutuhan hidup di Yogyakarta. Mereka mengusulkan standar upah layak sebesar Rp4,6 juta sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan.
Aliansi menilai pendapatan pekerja saat ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Karena itu, pemerintah daerah didesak memberikan perhatian lebih besar terhadap perlindungan dan kesejahteraan buruh.
Dalam dialog tersebut, Sri Sultan juga membuka kemungkinan mengevaluasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga. Evaluasi dapat dilakukan apabila pelaksanaannya terbukti menghambat demokrasi atau merugikan masyarakat.
Pertemuan di Kepatihan menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk membahas tuntutan secara langsung. Namun, tindak lanjut mengenai pemberantasan premanisme dan kenaikan upah masih memerlukan keputusan serta langkah konkret.
Sumber: Berita Satu