Tito Tegaskan Tak Lagi Campuri Urusan Kepolisian Sejak 2019

RBN || Jakarta

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan dirinya tidak lagi terlibat dalam urusan kepolisian sejak meninggalkan jabatan sebagai Kapolri pada 2019. Penegasan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai kedekatannya dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tito menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri agenda di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia mengatakan seluruh perhatian dan tanggung jawabnya kini tertuju pada tugas pemerintahan yang dipercayakan kepadanya.

“Saya dari 2019 sudah pensiun baik dari polisi maupun Kapolri. Saya enggak pernah ikut urusan polisi,” kata Tito.

Mantan Kapolri periode 2016–2019 itu menjelaskan, setelah mengakhiri masa tugasnya di kepolisian, ia dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri. Jabatan tersebut, menurut Tito, memiliki beban kerja yang besar sehingga menyita sebagian besar waktunya.

“Tugas saya, saya menerima kepercayaan sebagai Mendagri. Saya jalankan dengan sebaik-baiknya dan itu pun telah menyita waktu saya luar biasa,” tuturnya.

Tito juga menegaskan bahwa urusan kepolisian telah memiliki mekanisme pengawasan dan kewenangan tersendiri. Karena itu, ia menyatakan tidak memiliki alasan untuk kembali mencampuri urusan institusi yang pernah dipimpinnya.

“Kalau untuk urusan polisi sudah ada yang mengawasi sendiri,” ujar Tito.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perhatian publik terhadap perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tito memilih menegaskan posisi dan perannya saat ini sebagai pejabat pemerintahan.

Selain menjabat Mendagri, Tito kini juga dipercaya memimpin Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera. Ia bersama sejumlah menteri sebelumnya menghadap Presiden Prabowo untuk melaporkan perkembangan penanganan dan kendala di sejumlah wilayah terdampak bencana.

Menurut Tito, Presiden memberikan arahan agar rehabilitasi dan mitigasi bencana dipercepat. Pemerintah juga diminta mengantisipasi musim hujan, termasuk mempercepat normalisasi sungai dan menjalankan operasi modifikasi cuaca di wilayah yang berisiko terdampak hujan ekstrem.

“Arahan Bapak Presiden agar kita betul-betul mempercepat mitigasi penanganan bencana Sumatera dan kemudian mengantisipasi potensi musim hujan supaya masyarakat bisa aman,” kata Tito.