Prabowo Perintahkan Percepatan Normalisasi 137 Sungai di Sumatera untuk Cegah Banjir Susulan
RBN || Jakarta
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko banjir susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak serta mencegah kerusakan kembali pada infrastruktur yang telah diperbaiki.
Dilansir detikNews, Selasa (10/11/2026), Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa sejak April hingga Oktober 2026 telah tercatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi tersebut. Bencana berulang ini menyebabkan sejumlah fasilitas umum kembali terdampak, termasuk jalan, jembatan, serta kawasan yang sebelumnya telah dibersihkan dari lumpur.
Tito menyampaikan bahwa terdapat 137 sungai yang terdampak bencana dan perlu segera dinormalisasi. Rinciannya, sebanyak 31 sungai berada di Aceh, 48 sungai di Sumatera Utara, dan 58 sungai di Sumatera Barat. Selain itu, pemerintah juga menangani 38 muara di ketiga provinsi tersebut. Dari jumlah itu, tujuh muara telah selesai dinormalisasi, 11 masih dalam proses pengerjaan, sedangkan 20 lainnya belum ditangani.
Menurut Tito, tingginya sedimentasi di aliran sungai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko banjir ketika hujan turun. Endapan material dapat menyebabkan kapasitas sungai berkurang sehingga air berpotensi meluap dan melewati tanggul. Oleh karena itu, normalisasi sungai menjadi salah satu langkah yang ditekankan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum akan menjadi pihak utama yang menangani pekerjaan tersebut dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya. Presiden juga menugaskan unsur Zeni TNI dan Polri untuk membantu membersihkan sedimentasi sungai serta memperkuat dan membangun tanggul di wilayah terdampak.
Selain normalisasi sungai, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem selama proses pemulihan berlangsung. Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan guna mempercepat penanganan sungai dan memperkuat infrastruktur pengendali banjir.
Tito turut mempersilakan pemerintah daerah menetapkan kembali status tanggap darurat apabila terjadi bencana susulan dengan dampak yang luas. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat penggunaan anggaran dan pelaksanaan penanganan darurat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Di sisi lain, Prabowo memastikan dukungan anggaran bagi kementerian dan lembaga terkait agar persiapan serta proses lelang pekerjaan dapat dilakukan lebih awal. Dengan demikian, berbagai program normalisasi sungai dan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak diharapkan dapat segera dilaksanakan pada awal tahun.
Sumber: Detik News