Eks Pejabat Bea Cukai Budiman Bayu Dituntut 5 Tahun Penjara dalam Kasus Gratifikasi Rp 7,6 Miliar

RBN || Jakarta

Mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasojo, dituntut hukuman lima tahun penjara dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7,6 miliar. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dalam persidangan, jaksa menyatakan Budiman Bayu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Jaksa kemudian meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun kepada terdakwa.

“Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan Terdakwa Budiman Bayu Prasojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan,” kata jaksa KPK saat membacakan amar tuntutan.

Jaksa juga menyampaikan tuntutan pidana penjara terhadap Budiman Bayu selama lima tahun. Selain hukuman badan, terdakwa dituntut membayar denda sebesar Rp 300 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, jaksa meminta agar diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.

Tidak hanya itu, jaksa turut menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp 653 juta. Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka hukuman itu akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

“Dalam hal Terdakwa saat itu terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara pengganti selama 1 tahun,” kata jaksa.

Tuntutan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan terhadap Budiman Bayu dalam perkara dugaan gratifikasi. Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan jaksa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Sumber: Detik News