Paus Leo XIV Bela Hak Buruh Argentina di Tengah Pembatasan Aksi Mogok Kerja
RBN || Buenos Aires
Paus Leo XIV menyampaikan dukungan terhadap hak-hak pekerja dan keberadaan serikat buruh saat melakukan kunjungan ke Argentina. Ia menilai serikat pekerja memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak buruh, terutama di tengah kebijakan pemerintah Presiden Javier Milei yang membatasi hak mogok kerja.
Dilansir AFP pada Selasa (10/11/2026), pernyataan tersebut disampaikan Leo XIV di hadapan sejumlah pemimpin bisnis, pekerja, dan anggota serikat pekerja. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa serikat buruh merupakan lembaga penting untuk memperjuangkan kepentingan pekerja yang tidak memiliki ruang untuk menyuarakan aspirasi.
“Serikat pekerja merupakan lembaga yang tak tergantikan ketika mereka membela pihak-pihak yang tidak memiliki suara dan menentang komodifikasi tenaga kerja,” kata Leo.
Ia juga mengingatkan bahwa perusahaan tidak seharusnya hanya menjadikan keuntungan sebagai ukuran keberhasilan. Menurutnya, orientasi ekonomi yang semata-mata mengejar keuntungan dapat menghilangkan nilai kemanusiaan dalam dunia kerja.
“Ketika keuntungan ekonomi ditetapkan sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan, sebuah perusahaan kehilangan sisi kemanusiaannya,” ujarnya.
Leo menambahkan, serikat pekerja memiliki tanggung jawab untuk memastikan para pekerja memperoleh kondisi kerja yang layak dan bermartabat. Hak-hak pekerja sendiri menjadi salah satu perhatian utama dalam kepemimpinannya sebagai Paus sejak terpilih pada tahun sebelumnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah penolakan serikat pekerja terhadap reformasi ketenagakerjaan yang diterapkan pemerintahan Milei. Konfederasi Umum Buruh (CGT), organisasi payung serikat pekerja terbesar di Argentina, bahkan telah menyerukan empat kali pemogokan umum sejak Milei mulai menjabat pada Desember 2023.
Reformasi ketenagakerjaan yang disahkan pada Februari 2026 itu memberikan keleluasaan lebih besar kepada pengusaha dalam merekrut dan memberhentikan pekerja. Namun, kebijakan tersebut juga membatasi hak mogok kerja serta mengurangi posisi tawar serikat pekerja.
Milei sebelumnya terpilih dengan janji memulihkan perekonomian melalui pengurangan belanja publik. Meski demikian, kebijakan penghematan yang dijalankan pemerintahannya mendapat penolakan dari berbagai kalangan.
Sejak Milei menjabat, sekitar 270 ribu pekerjaan di sektor swasta dan 81 ribu posisi di sektor publik dilaporkan telah dihapuskan. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran meningkat menjadi 7,9 persen, angka tertinggi sejak 2021.
Menanggapi dampak kehilangan pekerjaan, Leo menekankan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hilangnya penghasilan, tetapi juga menyangkut martabat dan kesempatan seseorang untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial.
“Merampas pekerjaan seseorang bukan sekadar berarti menghilangkan sumber penghasilannya,” kata Leo.
“Hal itu sangat melukai martabat mereka, menghilangkan kesempatan untuk berkontribusi kepada masyarakat, dan menjerumuskan mereka ke dalam pengucilan sosial,” tuturnya.
Sumber: Detik News