Kementerian PKP Percepat Program Bedah Rumah untuk Dukung 3 Juta Rumah
RBN || Jakarta
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah untuk mewujudkan hunian layak sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah. Percepatan dilakukan melalui penguatan koordinasi, pengawasan, digitalisasi, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan program agar proses pembangunan dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan dalam rapat internal mingguan bersama jajaran Kementerian PKP secara virtual dari Jakarta, Senin (14/9/2026).
Evaluasi mencakup pelaksanaan program di sejumlah wilayah, termasuk BP3KP Jawa 2, Jawa 3, dan Jawa 4. Untuk Jawa 2, target Bedah Rumah mencapai 49.033 unit dengan 6.142 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik.
Sementara itu, BP3KP Jawa 3 memiliki target 35.041 unit dan Jawa 4 sebanyak 35.344 unit. Di Jawa 4, pembangunan fisik yang selesai mencapai 2.233 unit atau sekitar 6,75 persen dari target.
Kementerian PKP juga meminta pemerintah daerah memastikan penerima bantuan memenuhi kualifikasi melalui proses groundcheck. Sinkronisasi data diperlukan untuk mencegah tumpang tindih penerima dengan program bantuan perumahan lainnya.
Hingga pertengahan September 2026, realisasi anggaran BSPS mencapai Rp3,137 triliun atau 36,53 persen dari total DIPA Revisi. Penyaluran kredit program perumahan secara kumulatif juga telah mencapai Rp25,15 triliun kepada 108.444 debitur.
Untuk meningkatkan transparansi, Kementerian PKP mempercepat digitalisasi Sistem Bedah Rumah melalui GO PKP. Sistem tersebut diarahkan untuk memperkuat pemantauan, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program hingga tingkat lapangan.
Selain Bedah Rumah, pemerintah terus mendorong sosialisasi KUR Perumahan dan Rumah Subsidi agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi mengenai bantuan serta pembiayaan perumahan. Percepatan tersebut diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah sekaligus memastikan program perumahan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.