RBN || Jakarta
Dari laboratorium aeronautika hingga Istana Negara, Bacharuddin Jusuf Habibie menautkan ilmu, industri, dan demokrasi dalam satu babak penting sejarah Indonesia.
Bacharuddin Jusuf Habibie (25 Juni 1936–11 September 2019) kerap dikenang sebagai sosok yang memadukan kecemerlangan sains dengan ketajaman kebijakan publik. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, ia menempuh studi teknik penerbangan di Jerman dan meniti karier di industri kedirgantaraan kelas dunia. Di sana, reputasinya terbentuk lewat riset struktur pesawat dan rekayasa material—membuat namanya akrab di kalangan insinyur Eropa jauh sebelum dikenal luas di tanah air.
Sekembali ke Indonesia, Habibie mendorong negara membangun kemandirian teknologi. Sebagai Menteri Riset dan Teknologi (1978–1998), ia memprakarsai ekosistem litbang—dari BPPT, penguatan perguruan tinggi teknik, hingga program beasiswa yang melahirkan ribuan ilmuwan. Di industri strategis, ia mendorong lahirnya PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (kini PT Dirgantara Indonesia). Puncaknya, pesawat turboprop N250 “Gatotkaca” mengudara perdana pada 10 Agustus 1995, menjadi simbol percaya diri engineering Indonesia. Meski krisis ekonomi kemudian menekan kelanjutan program, warisannya berupa kompetensi SDM, jaringan riset, dan etos “berani desain sendiri” tetap terasa.
Tahun 1998 mengubah peta politik nasional. Setelah menjabat Wakil Presiden, Habibie menjadi Presiden pada 21 Mei 1998 di tengah krisis multidimensi. Masa pemerintahannya singkat—sekitar 17 bulan—namun sarat keputusan besar yang menentukan arah reformasi. Ia membuka keran kebebasan pers dengan mengakhiri rezim perizinan SIUPP, merestorasi kebebasan berkumpul dan berserikat, serta menyiapkan paket politik demokratis: Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, dan aturan komposisi parlemen yang memungkinkan Pemilu 1999 berjalan relatif terbuka dengan puluhan peserta. Di bidang ekonomi, pemerintahannya mendorong pemulihan pascakrisis, termasuk lahirnya Undang-Undang Anti Monopoli (No. 5/1999) untuk memerangi praktik usaha tidak sehat. Di tingkat tata kelola, ia menandatangani fondasi desentralisasi melalui UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat–Daerah—kerangka yang menggeser banyak kewenangan ke daerah.
Keputusan paling kontroversial pada zamannya adalah menawarkan jajak pendapat bagi Timor Timur. Referendum 30 Agustus 1999 menghasilkan pilihan mayoritas bagi kemerdekaan. Keputusan itu dipuji sebagian pihak sebagai pengakuan atas hak menentukan nasib sendiri, namun juga memicu kekerasan yang menyisakan catatan pilu serta sorotan internasional. Pada Oktober 1999, pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR. Alih-alih memperpanjang ketegangan, Habibie memilih tidak maju kembali, langkah yang mengukuhkan tradisi demokratis: kekuasaan bisa datang dan pergi lewat prosedur konstitusional.
Di luar panggung politik, Habibie dikenal hangat dan humanis. Kisah cintanya dengan Hasri Ainun Besari—Ainun—menjadi rujukan banyak orang tentang komitmen dan ketekunan. Setelah tak lagi berkuasa, Habibie aktif berbagi gagasan mengenai teknologi, inovasi, dan karakter bangsa. Ia sering menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan warga berpengetahuan, industri yang kompetitif, dan institusi yang transparan.
Warisan Habibie dapat dilihat pada beberapa hal. Pertama, keberanian bermimpi dan membangun kompetensi teknologi lokal. Program yang ia gagas menghasilkan efek jangka panjang pada kualitas SDM, industri pertahanan, hingga manufaktur berteknologi tinggi. Kedua, percepatan liberalisasi politik yang membuka ruang pers bebas dan kompetisi elektoral—landasan yang, meski tak sempurna, tetap menjadi pilar demokrasi Indonesia modern. Ketiga, keberpihakan pada tata kelola yang lebih terbuka melalui desentralisasi, yang memperluas partisipasi daerah dalam pembangunan.
Habibie wafat pada 11 September 2019 di Jakarta. Namun kisahnya tidak berakhir di sana. Di bengkel-bengkel kampus, hanggar pabrik, dan ruang rapat kebijakan, namanya kerap kembali disebut saat Indonesia berbicara tentang inovasi, keberanian mengambil keputusan, dan keberanian bertanggung jawab atas konsekuensi sejarah. Ia bukan sosok tanpa cela—tak ada pemimpin yang demikian—tetapi jejaknya jelas: menghubungkan ilmu pengetahuan dengan cita-cita bangsa, serta menjadikan akal budi sebagai mesin utama kemajuan.
