Pemerintah Siapkan Rekening Perbankan untuk Perkuat Inklusi Keuangan

RBN || Jakarta

Pemerintah memperkuat inklusi dan literasi keuangan dengan menyiapkan rekening bagi masyarakat melalui perbankan nasional. Kebijakan tersebut dibahas Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengacu pada survei OJK dan BPS mengenai kepemilikan rekening masyarakat. Hasil survei menunjukkan tingkat inklusi keuangan mencapai 93,62 persen, sedangkan literasi keuangan tercatat 63,57 persen.

Airlangga menilai capaian tersebut relatif baik jika dibandingkan standar negara-negara OECD dalam literasi keuangan. Pemerintah tetap mendorong peningkatan capaian tersebut agar akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan semakin optimal.

Presiden Prabowo kemudian mengarahkan agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan untuk memperluas akses layanan keuangan. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat berdasarkan data kependudukan.

Data tersebut nantinya menggunakan data Dukcapil yang akan dipadankan dengan sistem perbankan dan sistem pembayaran Bank Indonesia. Pemadanan diperlukan agar penyediaan rekening dapat berjalan lebih terintegrasi sekaligus mendukung berbagai kebutuhan transaksi masyarakat.

Selain rekening perbankan, pemerintah juga menyiapkan penguatan sistem pembayaran digital melalui QRIS sebagai gateway system. Langkah tersebut diharapkan memperluas penggunaan layanan keuangan sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Dengan sistem yang semakin terintegrasi, berbagai program pemerintah nantinya dapat disalurkan melalui rekening yang telah disiapkan bagi warga negara. Kebijakan ini diharapkan membuat akses layanan keuangan semakin luas, mudah, dan optimal bagi masyarakat.