Kemensos dan Pemprov DKI Perkuat Sinergi Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial
RBN || Jakarta
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat sinergi untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya Sekolah Rakyat dan transformasi data melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Kesepakatan tersebut dibahas Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).
Salah satu agenda utama adalah rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan milik Universitas Indonesia (UI). Gus Ipul mengatakan UI menyiapkan sekitar 8 hektare lahan yang merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI di wilayah Jakarta.
“Alhamdulillah, UI bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, pembangunan tersebut masih memerlukan koordinasi administrasi dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan UI. Setelah lokasi ditinjau, proses kerja sama diharapkan dapat segera dituntaskan.
“Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujarnya.
Kemensos dan Pemprov DKI juga membahas perluasan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 di Margaguna, Jakarta Selatan. Perluasan dilakukan dengan merelokasi fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI agar lahan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sekolah.
“Untuk Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, Margaguna, rencananya akan dilakukan perluasan untuk mendukung penyelenggaraannya,” kata Gus Ipul.
Selain pendidikan, kedua pihak menyepakati kolaborasi pemutakhiran data dan registrasi ulang penerima bantuan sosial melalui Perlinsos Digital. Program ini akan melibatkan RT/RW, lurah, camat, serta pilar sosial sebagai relawan Agen Perlinsos.
Mereka akan membantu proses pendataan dan registrasi ulang bansos secara digital agar data penerima dapat diperbarui secara lebih terintegrasi.
Pertemuan juga membahas rencana uji coba PP Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas akses penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik yang mudah, terjangkau, dan setara, terutama di bidang transportasi dan kesehatan.
Pertemuan turut dihadiri jajaran pejabat Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta untuk menindaklanjuti berbagai agenda kerja sama tersebut.


