Jimly Asshiddiqie Dukung Kapolri Usut Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
RBN || Jakarta
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menyatakan dukungannya kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mengusut hingga tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta agar kasus tersebut ditangani secara tegas dan diungkap sampai ke akar permasalahannya.
Dukungan tersebut disampaikan Jimly saat ditemui di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026). Menurutnya, langkah Kapolri dalam menangani perkara tersebut perlu didukung agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
“Jadi kita dukung Kapolri dengan segala ketegasannya untuk memberantas ini sampai ke akar-akarnya,” ujar Jimly.
Jimly juga menyampaikan bahwa motif di balik dugaan penyadapan tersebut nantinya akan terungkap melalui proses persidangan. Ia menilai, pengadilan menjadi tempat untuk membuktikan tujuan sebenarnya dari tindakan tersebut, termasuk kemungkinan adanya upaya membahayakan keselamatan Presiden atau mengganggu jalannya pemerintahan.
Menurut Jimly, apabila tindakan tersebut terbukti bertujuan membunuh Presiden, melumpuhkan pemerintahan, atau mengkhianati kepentingan negara, maka perkara itu berpotensi memenuhi unsur makar. Namun, kemungkinan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebelum melalui proses pembuktian hukum.
Ia menjelaskan bahwa pasal yang telah disangkakan kepada para tersangka memiliki ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Sementara itu, penerapan pasal makar dengan ancaman hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman mati, masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
“Jadi kira-kira kalau urusan 10 tahun, sudah di tangan ini. Tapi kalau untuk hukuman mati, nah itu masih perlu pembuktian-pembuktian yang biarlah nanti urusan pengadilan yang membuktikannya,” kata Jimly.
Sebagai informasi, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan ilegal tersebut disebut terjadi sejak 2025.
Dalam perkembangan penanganan perkara, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus tersebut. Tim khusus itu dipimpin oleh Komjen Asep Safrudin untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, sebelumnya menyampaikan bahwa Kapolri telah mencermati berbagai informasi dan perkembangan kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, proses penanganan kasus ini diharapkan dapat berjalan secara profesional dan transparan. Pengungkapan perkara tersebut juga menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian serta Presiden Republik Indonesia.
Sumber: Detik News