Gibran Tinjau Huntap dan Dorong Pemulihan Warga Terdampak Bencana
RBN || Tapanuli Selatan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau sejumlah wilayah terdampak bencana di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (4/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pemulihan berjalan optimal serta melihat langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat selama masa transisi pascabencana.
Dalam kunjungan kerjanya, Wapres mendatangi tiga hunian tetap (Huntap), yakni Huntap Aek Parombunan di Kota Sibolga, Huntap Hapesong Baru di Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Huntap Asrama Haji Pinangsori di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan hunian yang ditempati warga tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga memiliki fasilitas dasar yang mendukung kehidupan sehari-hari. Menurut Wapres, rumah bagi masyarakat terdampak bencana harus memberikan rasa aman sekaligus kepastian untuk memulai kembali kehidupan.
“Rumah bukan hanya soal bangunan. Kita harus memastikan warga tinggal dengan aman, fasilitas dasarnya berfungsi, memiliki kepastian tempat tinggal, dan bisa kembali menjalankan kehidupan dengan baik,” ujar Gibran.
Selain meninjau kondisi hunian, Wapres juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah terus mengidentifikasi kebutuhan warga agar berbagai persoalan selama masa transisi dapat segera ditangani.
Menurutnya, proses pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah dan infrastruktur. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat juga harus segera dipulihkan agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas secara mandiri.
“Setelah rumah dan infrastruktur dibangun, tugas kita berikutnya adalah memastikan masyarakat kembali produktif. Anak-anak bisa sekolah, orang tua bisa bekerja, dan kegiatan ekonomi masyarakat kembali bergerak,” tegasnya.
Wapres meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih terdampak. Sinergi tersebut dinilai penting agar pemulihan berjalan berkelanjutan dan tidak berhenti setelah pembangunan fisik selesai.
“Pemerintah Pusat dan Daerah akan berkolaborasi untuk mencari solusi,” pungkas Wapres.