Gibran Dikabarkan Mundur dari Jabatan Wapres, MPR Siapkan Mekanisme Pemilihan Pengganti
RBN || Jakarta
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika pengunduran diri tersebut diproses sesuai ketentuan konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menyelenggarakan pemilihan Wakil Presiden baru paling lambat 60 hari setelah jabatan tersebut dinyatakan kosong.
Kabar pengunduran diri Gibran dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu (11/11/2026). Ia membenarkan informasi bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden.
“Pokoknya benar,” ujar Budi Arie.
Mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut membedakan proses pengunduran diri secara sukarela dengan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan.
Apabila Gibran resmi mengundurkan diri dan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih pengganti dalam waktu paling lambat 60 hari. Sebelum sidang berlangsung, Presiden Prabowo Subianto harus mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.
Dalam sidang tersebut, kedua calon diwajibkan menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan sebelum proses pemilihan dilakukan. MPR kemudian memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden berdasarkan perolehan suara terbanyak.
Apabila hasil pemungutan suara menunjukkan jumlah suara yang sama, pemilihan akan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan salah satu calon sebagai Wakil Presiden terpilih. Selanjutnya, MPR akan melantik Wakil Presiden yang telah ditetapkan.
Ketentuan mengenai proses pemilihan tersebut juga tercantum dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong harus mengikuti tahapan konstitusional yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Sumber: Detik News