RBN || Bandung
Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data melalui Forum Satu Data Kota Bandung 2025 yang digelar di Hotel Papandayan, Senin (3/11/2025). Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Kepala Baperida Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi antara Pemkot Bandung dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menyebut saat ini terdapat 396 data prioritas daerah serta 12.094 daftar data daerah yang menjadi dasar perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik.
“Kami ingin membangun budaya kerja yang berbasis data. Kalau seluruh perangkat daerah memiliki data yang sinkron dan terintegrasi, arah pembangunan kota akan lebih jelas dan kebijakan publik menjadi tepat sasaran,” ujar Anton.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menekankan bahwa kualitas data yang dikelola ASN sangat menentukan ketepatan arah kebijakan pemerintah. Ia menyebut data yang valid adalah fondasi dari kebijakan yang efisien dan berkelanjutan.
“Data yang baik menghasilkan keputusan yang terukur dan adaptif. Karena itu, kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sistem pengelolaan data agar selalu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Iskandar.
Lebih lanjut, ia menilai sinkronisasi data antarperangkat daerah berperan besar dalam meningkatkan efektivitas program sosial dan penganggaran. “Jika datanya kuat dan selaras, maka perencanaan pembangunan menjadi lebih efisien dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Forum Satu Data tahun ini mengusung tema Internalisasi Data Prioritas dan Daftar Data Daerah Tahun 2025 dalam Mendukung Optimalisasi Satu Data Kota Bandung Menuju Tata Kelola Data yang Terintegrasi dan Kolaboratif.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Bandung berharap seluruh ASN semakin memahami bahwa data bukan sekadar angka, melainkan dasar dari kebijakan publik yang berdampak nyata. Dengan budaya kerja yang semakin melek data, Bandung berupaya menjadi kota yang adaptif, transparan, dan berbasis bukti dalam setiap pengambilan keputusan.
