LaNyalla Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum, Usulkan Jalur Independen untuk Calon Anggota DPR RI
RBN || Surabaya
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Dalam ujian disertasinya, LaNyalla memperoleh predikat Summa Cumlaude dengan hasil memuaskan. Melalui penelitian tersebut, ia mengusulkan pembukaan jalur independen bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tanpa melalui partai politik.
Disertasi yang dipertahankannya berjudul “Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik”. Ujian tersebut dilaksanakan di ASSEC Tower Unair pada Rabu (11/11/2026). Dalam kajiannya, LaNyalla menyoroti ketimpangan kekuatan di lembaga legislatif serta dominasi partai politik yang dinilai dapat mengurangi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.
LaNyalla juga mengkritisi Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Menurutnya, ketentuan tersebut membatasi kesempatan masyarakat nonpartai untuk menjadi wakil rakyat. Kondisi ini dinilai menimbulkan kebuntuan aspirasi atau Recall Bottleneck, karena anggota DPR dianggap lebih terikat pada kepentingan fraksi dan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah pemilihannya.
Sebagai solusi, LaNyalla menawarkan pembukaan jalur perseorangan atau independen bagi calon anggota DPR RI. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat memberikan kesempatan kepada akademisi, teknokrat, profesional, dan kelompok nonpartisan untuk berkontribusi dalam lembaga legislatif tanpa harus bergabung dengan partai politik.
“Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok nonpartisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu,” papar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa penerapan jalur independen berpotensi memperkuat mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan atau checks and balances di dalam lembaga legislatif. Selain itu, keberadaan anggota independen dinilai dapat mencegah terbentuknya koalisi besar antara partai politik dan pemerintah yang berpotensi menghasilkan kebijakan lebih menguntungkan kelompok elite.
Gagasan tersebut juga diharapkan mampu mengurangi konflik kepentingan akibat intervensi kepentingan politik, khususnya dalam penyusunan kebijakan strategis di bidang lingkungan, kesehatan, tata ruang, dan ketenagakerjaan.
Untuk mendukung usulannya, LaNyalla menjadikan Afrika Selatan sebagai salah satu contoh penerapan sistem pencalonan independen. Ia menjelaskan bahwa pada 2020, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutuskan aturan pemilu negara tersebut inkonstitusional karena membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen secara independen. Selanjutnya, pada 2023, negara tersebut mengesahkan perubahan undang-undang pemilu yang memberikan kesempatan kepada calon independen untuk memperoleh kursi parlemen.
Selain mengusulkan jalur independen di DPR, LaNyalla juga mendorong penguatan kewenangan DPD RI agar memiliki kedudukan yang lebih seimbang dengan DPR. Menurutnya, selama ini DPR memiliki kewenangan lebih besar dalam proses pembentukan undang-undang, sedangkan DPD masih terbatas pada pemberian usulan dan pertimbangan.
Berdasarkan pengalamannya selama lima tahun menjabat sebagai Ketua DPD RI, ia menilai kepentingan daerah kerap kurang terakomodasi dalam kebijakan nasional. Oleh karena itu, LaNyalla mengusulkan agar DPD memiliki kewenangan sebagai co-legislator yang setara dengan DPR dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Untuk merealisasikan kedua gagasan tersebut, LaNyalla merekomendasikan amendemen terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia berharap hasil penelitiannya dapat mendorong diskusi nasional mengenai pembaruan sistem ketatanegaraan serta memperkuat kedaulatan rakyat dalam demokrasi Indonesia.
“Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat Indonesia,” jelasnya.
Sumber: Detik News