Normalisasi Sungai Jadi Prioritas Penanganan Pascabencana Sumatra

RBN || Jakarta

Pemerintah mempercepat penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan memprioritaskan normalisasi sungai. Kebijakan tersebut diperintahkan Presiden Prabowo Subianto setelah banjir susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak.

Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, sedikitnya 41 banjir susulan terjadi di tiga provinsi tersebut sepanjang April hingga Oktober 2026.

Banjir susulan kembali merusak sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki. Jalan, jembatan, serta kawasan yang telah dibersihkan dari lumpur kembali terdampak sehingga proses pemulihan menghadapi tantangan tambahan.

“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak,” ujar Tito seusai rapat.

Dari total tersebut, 31 sungai terdampak berada di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat. Pemerintah juga menangani 38 muara, dengan tujuh telah selesai dinormalisasi, 11 masih dikerjakan, dan 20 lainnya belum tertangani.

Tito menjelaskan, sedimentasi sungai menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani. Endapan yang tinggi dapat mengurangi kapasitas aliran sungai sehingga air lebih mudah meluap ketika hujan deras terjadi.

“Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi,” jelasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum akan menjadi ujung tombak pelaksanaan normalisasi dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya. Pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan anggaran yang telah tersedia untuk mempercepat pengerjaan sungai dan penguatan tanggul.

Selain pekerjaan fisik, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko hujan ekstrem selama masa pemulihan. Unsur Zeni TNI dan Polri juga akan dilibatkan dalam pembersihan sedimentasi serta pembangunan tanggul di lokasi yang membutuhkan.

Pemerintah daerah juga dapat kembali menetapkan status tanggap darurat apabila banjir susulan berdampak luas. Status tersebut diharapkan mempercepat penggunaan anggaran dan pelaksanaan penanganan darurat bagi masyarakat terdampak.

Pemerintah memastikan dukungan anggaran tersedia bagi kementerian dan lembaga terkait. Persiapan serta lelang dini juga didorong agar pekerjaan penanganan dapat segera dimulai pada awal tahun.