Tiga Saksi Berikan Keterangan Berbeda, Kuasa Hukum JK Pertanyakan Asal-usul Screenshot WhatsApp
RBN|| Jakarta
Tim kuasa hukum terdakwa JK menyoroti sejumlah kejanggalan dalam keterangan tiga saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026).
Kuasa hukum JK, Hartono Tanuwidjaja, SH., MSi., MH., CBL., C.Med., menilai keterangan para saksi terkait asal-usul tangkapan layar (screenshot) percakapan WhatsApp Group SSC tidak konsisten dan justru saling bertentangan.
Menurut Hartono, perbedaan keterangan tersebut terlihat dari pengakuan masing-masing saksi mengenai siapa yang mengambil, meneruskan, hingga menyerahkan screenshot percakapan kepada pihak pelapor.
Saksi pertama mengaku mengambil screenshot untuk diserahkan kepada pelapor. Sementara saksi kedua menyatakan dirinya hanya meneruskan (forward) screenshot kepada saksi pertama. Adapun saksi ketiga mengaku tidak mengambil maupun meneruskan screenshot, tetapi mendapat perintah dari pelapor untuk menjadi saksi.
“Ketiga saksi ini saling melempar tanggung jawab. Ada yang mengatakan dia yang meng-capture, ada yang mengatakan dia yang meng-forward, sementara yang lainnya mengaku tidak melakukan keduanya,” ujar Hartono.
Soroti Kualitas Kesaksian
Hartono juga mempertanyakan kualitas keterangan salah satu saksi yang dinilainya tidak memiliki pengetahuan langsung mengenai materi yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
Ia bahkan menyebut saksi tersebut sebagai “saksi boneka” karena keterangannya dinilai lebih banyak bersumber dari informasi pihak lain, bukan berdasarkan apa yang dilihat, dibaca, atau dialami sendiri.
“Saksi yang terakhir itu adalah saksi boneka. Karena semua keterangannya hanya melihat sebagai suatu proses, tetapi dia tidak tahu apa yang dilihat, tidak tahu apa yang dibaca, dan ketika ditanya soal forward, dia mengatakan tidak tahu,” tegasnya.
JK Disebut Hanya Mengunggah, Bukan Menyebarkan
Dalam keterangannya kepada awak media, Hartono menegaskan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, proses pengambilan dan penyebaran screenshot melibatkan pihak lain.
Ia menjelaskan, posisi JK dalam perkara tersebut sebatas mengunggah (upload) suatu postingan. Sementara proses pengambilan tangkapan layar dan penerusan kepada pihak lain disebut dilakukan oleh orang berbeda.
“Pilihan yang meng-capture dan mengeluarkan postingan yang di-upload oleh Pak JK itu adalah saksi lain. Artinya, kalau kita kembali kepada posisi Pak JK, beliau sebatas meng-upload, sedangkan yang meneruskan dan membagikan itu adalah pihak lain,” jelas Hartono.
Kejanggalan lainnya, lanjut Hartono, berkaitan dengan tiga orang yang memiliki lokasi, pekerjaan, dan tugas berbeda, tetapi disebut dapat melihat unggahan yang sama pada 12 Agustus 2024 pukul 18.52 WIB dan kemudian sama-sama mengambil screenshot.
Menurutnya, rangkaian peristiwa tersebut perlu didalami lebih lanjut untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses munculnya hingga tersebarnya tangkapan layar yang menjadi bagian dari perkara.
Persoalan Internal Organisasi Ikut Disorot
Selain persoalan kesaksian, Hartono meminta Majelis Hakim melihat perkara JK secara menyeluruh dan tidak hanya membatasinya pada aspek dugaan pelanggaran UU ITE dan UU PDP.
Ia menilai perkara tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan internal organisasi yang melatarbelakangi terbentuknya WhatsApp Group SSC.
Menurut Hartono, grup tersebut terbentuk karena selama 27 tahun kepemimpinan Ketua Syamrucan, komunikasi antara anggota dan pengurus organisasi dinilai tidak berjalan dengan baik. Kondisi itu kemudian mendorong sejumlah anggota membentuk grup tersendiri sebagai ruang komunikasi dan klarifikasi atas berbagai persoalan organisasi.
Hartono juga menyinggung persoalan pengelolaan keuangan organisasi yang sebelumnya diperdebatkan dengan nilai sekitar Rp29 miliar. Persoalan tersebut kemudian diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang disebut berkaitan dengan Universitas Indonesia (UI).
Dari audit tersebut, menurut Hartono, ditemukan sekitar Rp16,6 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus lama.
Selain persoalan keuangan, ia turut menyinggung dugaan transaksi aset organisasi, termasuk pembelian tanah yang disebut mengalami pembayaran dua kali. Persoalan tersebut diklaim terjadi di Bali maupun Semarang.
“Masalah ini jangan ditutupi dan dimanifestasikan hanya dengan laporan polisi, masalah PDP, dan ITE. Ini masalah yang prinsip sebenarnya adalah persoalan internal organisasi,” tegas Hartono.
Minta Saksi Penting dan Ahli Dihadirkan
Menutup keterangannya, tim kuasa hukum JK berharap Majelis Hakim dapat menghadirkan sejumlah saksi lain yang dinilai memiliki pengetahuan penting terkait persoalan tersebut.
Di antaranya adalah pihak yang pernah menjabat sebagai sekretaris organisasi serta ahli yang dapat memberikan penjelasan berdasarkan keahlian dan kompetensinya mengenai berbagai persoalan yang diperdebatkan.
Tim kuasa hukum berharap seluruh fakta, keterangan saksi, dan bukti yang terungkap selama persidangan dapat dipertimbangkan secara objektif oleh Majelis Hakim sebelum mengambil keputusan.
Perkara ini pun masih menjadi perhatian karena tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran UU PDP, tetapi juga berkaitan dengan rangkaian persoalan internal organisasi yang kini turut terungkap di ruang persidangan.
(red)