Kesenjangan Tenaga Kesehatan Jadi Fokus Konferensi AAAH di Bali
RBN || Bali
Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata menjadi perhatian negara-negara Asia-Pasifik di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan. Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus Konferensi Asia Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) ke-14 yang berlangsung di Bali, 2–5 November 2026.
Konferensi yang melibatkan jaringan 22 negara anggota itu mempertemukan sekitar 200 pembuat kebijakan, pendidik, profesional kesehatan, dan mitra pembangunan. Forum mengusung tema “Membangun Tenaga Kesehatan Masa Depan: Menghubungkan Tata Kelola, Pendidikan, dan Transformasi Digital untuk Sistem Kesehatan yang Berkelanjutan”.
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menilai investasi sumber daya manusia kesehatan harus menjadi prioritas. Menurutnya, penguatan tata kelola, pendidikan, transformasi digital, serta kerja sama regional diperlukan untuk membangun tenaga kesehatan yang kompeten dan mampu menjawab tantangan masa depan.
Tantangan tersebut semakin kompleks karena negara menghadapi peningkatan populasi lanjut usia, penyakit tidak menular, penyakit infeksi baru, perubahan iklim, dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan. Secara global, kekurangan tenaga kesehatan diproyeksikan mencapai sekitar 10 juta orang pada 2030, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Di Indonesia, persoalan distribusi masih terlihat dari sekitar 37 persen puskesmas yang belum memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan prioritas secara lengkap. Sekitar 41 persen rumah sakit umum daerah kabupaten/kota juga belum memenuhi kualifikasi tujuh dokter spesialis dasar.
Kementerian Kesehatan menggunakan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk memetakan distribusi dan kebutuhan tenaga kesehatan. Wilayah dengan keterbatasan akses, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, menjadi bagian dari prioritas.
Konferensi AAAH menekankan tiga pilar, yakni tata kelola, pendidikan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, serta transformasi digital. Melalui forum tersebut, negara-negara anggota diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat sistem kesehatan secara adil, tangguh, dan berkelanjutan.