Demo Antipemerintah di Albania Memanas, 300 Orang Terluka
RBN || Tirana
Gelombang demonstrasi antipemerintah di Albania semakin memanas setelah ribuan warga turun ke jalan menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama. Aksi yang berpusat di ibu kota Tirana itu berkembang menjadi bentrokan dengan aparat keamanan hingga menyebabkan sekitar 300 orang terluka.
Dilansir Euronews, Selasa (20/10/2026), ketegangan meningkat dalam sepekan terakhir setelah demonstrasi yang berlangsung selama berbulan-bulan berubah menjadi kerusuhan. Massa menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari pemberantasan korupsi, perbaikan pendidikan, hingga penolakan terhadap proyek pembangunan yang dinilai mengancam kawasan lindung.
Salah satu persoalan yang memicu kemarahan masyarakat adalah rencana pembangunan resor mewah di kawasan yang memiliki nilai ekologis penting. Proyek tersebut dikaitkan dengan Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sehingga turut menjadi perhatian dalam gelombang protes.
Situasi di Tirana semakin tidak terkendali ketika sejumlah demonstran melemparkan batu, bom molotov, dan kembang api ke arah petugas kepolisian. Sejumlah gedung pemerintah menjadi sasaran aksi, sementara beberapa toko di pusat kota dilaporkan mengalami kerusakan.
Aparat keamanan merespons bentrokan dengan mengerahkan kendaraan meriam air, menembakkan gas air mata, serta menggunakan peluru karet untuk membubarkan massa. Bentrokan yang berlangsung berulang kali menyebabkan korban luka dari kalangan demonstran maupun petugas keamanan.
Berdasarkan keterangan pihak berwenang, sekitar 300 orang mengalami luka-luka dalam rangkaian kerusuhan tersebut, dengan lebih dari separuh korban merupakan anggota kepolisian. Banyaknya korban menunjukkan meningkatnya ketegangan antara aparat dan kelompok masyarakat yang menuntut perubahan kebijakan pemerintah.
Di tengah meluasnya demonstrasi, Perdana Menteri Edi Rama menuding adanya keterlibatan pihak asing yang memperkeruh situasi melalui penyebaran disinformasi dan pengaruh politik. Namun, tuduhan tersebut merupakan pernyataan pemerintah yang masih memerlukan pembuktian secara independen.
Rama sebelumnya juga menolak tuntutan pengunduran diri dan menyatakan pemerintahannya tetap akan menjalankan tugas di tengah tekanan demonstrasi. Sementara itu, tuntutan perbaikan pendidikan, transparansi pemerintahan, dan peninjauan proyek pembangunan tetap menjadi perhatian kelompok pengunjuk rasa.
Kerusuhan di Albania mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Perkembangan aksi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga keamanan sekaligus merespons tuntutan warga melalui dialog dan mekanisme demokratis.
Sumber: Berita Satu