Wapres Gibran Pastikan Korban Dugaan Keracunan Makanan di Batang Pulih
RBN || Batang
Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau korban dugaan keracunan makanan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (28/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyampaikan permohonan maaf kepada anak-anak dan keluarga serta memastikan seluruh korban memperoleh penanganan medis hingga pulih.
Peninjauan dilakukan di RSUD Limpung dan Puskesmas Bawang untuk melihat langsung kondisi pasien yang masih menjalani perawatan. Wapres menegaskan korban yang telah pulang tetapi kembali mengalami keluhan tetap harus memperoleh akses pemeriksaan lanjutan.
“Prioritas pertama adalah kesehatan korban. Pasien yang masih dirawat harus mendapat pelayanan sampai pulih,” tegas Wapres. Ia juga meminta seluruh fasilitas kesehatan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan medis dan tidak memulangkan pasien sebelum kondisinya benar-benar pulih.
Di RSUD Limpung, Wapres berdialog dengan Arsenio, pasien anak yang telah menjalani perawatan selama empat hari. Setelah menyampaikan bahwa kondisinya membaik dan tidak lagi mengalami diare, pusing, mual, serta muntah, Arsenio diperbolehkan pulang.
Wapres juga mengunjungi Eka Maria Zulfa, guru SDN Pasusukan yang turut mengonsumsi makanan yang diduga menjadi sumber kejadian. Eka masih mengeluhkan sakit perut sehingga Wapres meminta dirinya mengikuti pengobatan dan segera melapor apabila keluhan kembali muncul.
Selain memastikan kondisi pasien, Wapres menegaskan keluarga korban tidak boleh terbebani biaya pengobatan. Pemerintah akan memastikan biaya perawatan ditanggung melalui mekanisme penjaminan yang berlaku dan meminta jajaran terkait mengawasi pelaksanaannya.
“Biaya perawatan korban tidak boleh membebani keluarga. Pemerintah bertanggung jawab dan akan menanggung semua biaya pengobatan,” ujar Wapres. Ia juga meminta agar tidak ada keluarga yang diminta membayar pemeriksaan atau obat maupun memulangkan pasien sebelum dinyatakan pulih.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan dugaan keracunan berjalan secara menyeluruh. Selain pemulihan kesehatan korban, pemerintah menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelayanan medis dan mekanisme penjaminan biaya bagi seluruh pasien terdampak.