Transjakarta Laut 2027 Didukung DPRD untuk Perkuat Konektivitas Kepulauan Seribu
RBN || Jakarta
Rencana pengoperasian layanan Transjakarta Laut pada 2027 mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta. Layanan tersebut dinilai dapat memperkuat konektivitas masyarakat Kepulauan Seribu.
Anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan, pengalaman Transjakarta mengelola transportasi publik menjadi modal penting. Namun, layanan laut harus dirancang sesuai karakteristik wilayah kepulauan.
“Prinsipnya kan mau meningkatkan layanan terhadap masyarakat di Pulau Seribu. Bagaimana supaya pelayanannya makin maksimal,” ujar Pandapotan, Jumat (4/9/2026).
Menurutnya, Transjakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta perlu segera mematangkan kajian sebelum layanan tersebut dijalankan. Perencanaan harus mempertimbangkan kondisi perairan dan kebutuhan masyarakat.
Beberapa aspek yang perlu dikaji mencakup kondisi cuaca, kebutuhan armada, fasilitas sandar, rute, serta pola pengelolaan layanan.
Pandapotan juga mendukung penggunaan konsep hub and spoke. Model tersebut memungkinkan kapal berkapasitas besar melayani rute utama dari Jakarta menuju pulau tertentu.
Selanjutnya, kapal berukuran lebih kecil dapat digunakan sebagai pengumpan untuk menghubungkan pulau-pulau lainnya. Skema tersebut dinilai lebih sesuai karena tidak semua pulau memiliki fasilitas sandar untuk kapal besar.
“Tidak semua kapal besar bisa sandar di pulau-pulau itu,” katanya.
Pandapotan meminta pemerintah memberikan waktu kepada Transjakarta untuk menyelesaikan kajian secara menyeluruh. Menurutnya, perencanaan transportasi membutuhkan perhitungan matang agar layanan dapat berjalan efektif.
Ia optimistis target operasional pada 2027 dapat tercapai apabila persiapan dilakukan sepanjang tahun ini. Bentuk kelembagaan dan pengelolaan layanan dapat ditentukan berdasarkan hasil kajian.
Terkait kemungkinan pembentukan anak perusahaan, Pandapotan menilai opsi tersebut dapat membuat pengelolaan transportasi laut lebih fokus. Skema itu tidak selalu berarti menambah beban operasional perusahaan.
“Kalau bikin anak perusahaan enggak apa-apa. Malah makin terspesifikasi dan punya fokus kegiatan,” ujarnya.
Ia juga membuka peluang tenaga operasional UPT Dishub tetap dilibatkan setelah layanan dikelola Transjakarta. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan hasil pengelolaan layanan.