RBN || Jakarta
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, telah mengajukan sejumlah nama calon direktur jenderal (dirjen) kepada Presiden untuk mengisi posisi strategis di Kementerian PU. Dua jabatan yang saat ini masih kosong adalah Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA).
Dody menegaskan bahwa dirinya hanya bertugas memberikan rekomendasi, sementara keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif. “Saya hanya berkewajiban merekomendasikan. Keputusan ada di beliau,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/4).
Ia menyampaikan keyakinannya bahwa sosok yang akan dipilih merupakan figur profesional dan berintegritas, baik dari internal kementerian maupun eksternal. Menurutnya, banyak kandidat potensial yang telah dipertimbangkan, namun keputusan akhir tetap mengikuti visi dan penilaian Presiden.
Kekosongan jabatan ini terjadi setelah pejabat sebelumnya tidak lagi menjabat, menyusul temuan audit oleh yang mengindikasikan adanya potensi kerugian negara di lingkungan Kementerian PU. Temuan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh.
Dalam pernyataan terpisah, Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah tegas terhadap pejabat yang dinilai tidak sesuai merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola yang bersih dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya integritas dalam birokrasi demi meningkatkan kepercayaan publik dan menarik investasi.
“Pembenahan governance harus dilakukan secara konsisten. Kita ingin memastikan setiap institusi berjalan dengan transparan dan bertanggung jawab,” ujar Presiden.
Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih profesional, sekaligus memberikan harapan baru bagi masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik dan bebas dari praktik yang merugikan negara.
Sumber: CNN Indonesia
