RBN || Jakarta
Keluarga ahli waris yang terlibat dalam sengketa lahan di Jakarta Timur kini menghadapi tekanan hukum setelah salah satu ahli waris ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara sengketa tanah yang dikenal dengan kasus Kampung Dukuh, sementara pihak keluarga menilai proses itu sarat kriminalisasi dan ketidakadilan.
Mereka secara terbuka meminta bantuan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk ikut mengawal serta menyelesaikan konflik pertanahan tersebut, yang menurut mereka bukan sekadar perkara perdata biasa tetapi mencerminkan persoalan sistemik soal kepastian hukum sertifikat, bukti kepemilikan tanah, serta praktik penanganan sengketa yang kerap merugikan masyarakat kecil di ibu kota.
Upaya legislator terlibat ini muncul setelah kasus masuk ke ranah pidana dan memicu sorotan publik tentang perlunya perlindungan hukum lebih kuat bagi warga yang memperjuangkan hak atas tanah mereka di tengah prosedur pertanahan yang kompleks.
Sumber: CNN Indonesia
