Amran Tegaskan Komitmen Berantas Mafia Pangan
RBN || Samarinda
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya memberantas mafia pangan dan praktik yang merugikan petani. Ia mengaku siap menghadapi berbagai risiko demi menegakkan kebenaran dan membela kepentingan masyarakat.
“Saya tidak pernah takut. Dalam bahasa Bugis, mate nisantangi. Biar aku mati demi kebenaran, demi Merah Putih, demi rakyat Indonesia. Gak boleh bermain-main,” kata Amran saat kunjungan kerja di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/11).
Menurut Amran, upaya pemberantasan mafia pangan menghadapi berbagai tekanan dari pihak yang merasa dirugikan oleh penindakan. Namun, ia memastikan langkah tersebut akan terus dilakukan selama berlandaskan aturan dan kepentingan rakyat.
“Banyak yang tidak senang. Yang tidak senang 10 orang, 20 orang. Tapi mereka konglomerat. Dia memainkan medsos. Dia hina kita,” ujarnya.
Amran menyebut sebanyak 115 tersangka telah diproses dalam berbagai kasus di sektor pertanian selama dua tahun terakhir. Khusus kasus perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ia menegaskan penindakan juga dilakukan terhadap oknum internal Kementerian Pertanian. Sejumlah pejabat disebut telah dicopot karena melakukan pelanggaran.
“Dari dalam kantor kami, ada. Kami berhentikan. Ini kami penjarakan. Gak boleh. Hidup ini sekali dan kita harus buat legacy,” tegasnya.
Amran juga menyoroti persoalan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dinilai merugikan petani. Ia meminta pemerintah daerah segera melaporkan apabila ditemukan harga TBS di bawah Rp3.000 per kilogram untuk ditindaklanjuti.
“Kalau ada harga (TBS) di bawah Rp3.000, Pak Gubernur, Bupati laporkan. Kita tindak tegas. Enggak ada waktu untuk komprom,” katanya.
Selain harga TBS, Amran menyoroti dugaan under-invoicing dalam perdagangan sawit yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dan menekan harga komoditas di tingkat petani.
Ia mengatakan pemerintah juga mengambil langkah penertiban melalui pengambilalihan sekitar empat juta hektare lahan sawit. Menurutnya, pengelolaan sumber daya tersebut harus memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Yang dikenang adalah legasi, kebijakan. Itu yang dikenang,” pungkasnya.


