Jaksa Ajukan Banding atas Vonis Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Klaim Fiktif

RBN || Jakarta

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan upaya banding terhadap putusan hukuman penjara selama 3 hingga 7 tahun yang dijatuhkan kepada tiga terdakwa kasus korupsi klaim fiktif periode 2014–2024. Dengan adanya pengajuan tersebut, ketiga terdakwa kini tercatat berstatus sebagai terbanding dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan informasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat yang diakses Sabtu (14/11/2026), permohonan banding diajukan oleh jaksa Arif Darmawan Wiratama. Pengajuan tersebut tercatat pada 12 Oktober 2026, sedangkan berkas banding dikirimkan pada 2 November 2026.

Adapun tiga terdakwa dalam perkara ini adalah Renu Arinta Shani, mantan staf HRD perusahaan swasta sekaligus direktur PT Empat Enam Sejahtera; Sri Listiani, mantan staf verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan; serta Sayoko Adi Nugroho yang juga pernah bekerja pada bagian verifikasi klaim di lembaga tersebut.

Dalam catatan SIPP PN Jakarta Pusat, status ketiga terdakwa tercantum sebagai terbanding. “Status: terbanding (Terdakwa),” demikian keterangan yang tertulis dalam sistem tersebut.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan putusan terhadap ketiga terdakwa pada Kamis (8/10/2026). Dalam persidangan, hakim menyatakan mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Ketua majelis hakim, I Wayan Yasa, menyampaikan bahwa perbuatan para terdakwa terbukti berdasarkan dakwaan primer yang diajukan oleh penuntut umum.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum,” ujar I Wayan Yasa saat membacakan putusan.

Majelis hakim juga menetapkan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp24.548.667.498 atau sekitar Rp24,5 miliar. Hakim menilai tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf atas tindakan yang dilakukan para terdakwa.

“Maka perbuatan Terdakwa Renu Arinta Shani bersama Terdakwa Sri Listiani dan Terdakwa Sayoko Adi Nugroho mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp24.548.667.498 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” kata hakim.

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan antara lain perbuatan para terdakwa dinilai bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi serta berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap BP Jamsostek. Sementara itu, sikap kooperatif, kesopanan selama persidangan, dan tanggung jawab terhadap keluarga menjadi pertimbangan yang meringankan.

Adapun hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa berbeda. Renu Arinta Shani divonis tujuh tahun penjara, denda Rp600 juta subsider 150 hari kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp16.336.010.717 dengan ketentuan subsider paling lama tiga tahun kurungan.

Sri Listiani dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp5.935.093.900 setelah dikurangi pengembalian uang yang telah disetorkan, dengan ketentuan subsider dua tahun kurungan.

Sementara itu, Sayoko Adi Nugroho memperoleh vonis tiga tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan. Selain itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1.633.963.361 setelah dikurangi pengembalian uang yang telah disetorkan, dengan ketentuan subsider satu tahun kurungan.

Majelis hakim turut memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa diperhitungkan sebagai pengurang masa hukuman. Ketiganya juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan selama proses hukum berlangsung.

Sumber: Detik News