Ekspor Perkebunan Tembus Rp503,3 Triliun, Hilirisasi Jadi Fokus Pemerintah

RBN || Jakarta

Subsektor perkebunan semakin memperkuat perannya dalam perekonomian nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hingga Agustus 2026, nilai ekspor komoditas perkebunan mencapai Rp503,3 triliun atau 93,78 persen dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp536,7 triliun.

Data Direktorat Jenderal Perkebunan per Oktober 2026 menunjukkan ekspor perkebunan tumbuh 11,15 persen secara tahunan, sedangkan impor turun 0,49 persen. Kelapa sawit menjadi penyumbang terbesar dengan nilai ekspor Rp355,3 triliun, diikuti karet Rp35 triliun, kelapa Rp29,4 triliun, kakao Rp26 triliun, dan kopi Rp21,5 triliun.

Kinerja tersebut juga terlihat dari PDB subsektor perkebunan atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp546,3 triliun pada Triwulan II 2026. Nilainya meningkat 19,34 persen secara kuartalan dan 3,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah mengarahkan penguatan perkebunan pada peningkatan produksi, produktivitas, hilirisasi, dan kesejahteraan pekebun. “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, pertanian termasuk perkebunan harus berkontribusi nyata melalui peningkatan produksi, pengembangan hilirisasi, dan peningkatan kesejahteraan pekebun,” kata Amran, Selasa (20/10/2026).

Salah satu prioritas pemerintah adalah meningkatkan produksi tebu untuk mendukung swasembada gula nasional. Pengembangan areal, penggunaan benih unggul, peningkatan produktivitas, dan penguatan budidaya menjadi langkah yang ditempuh untuk memperkuat pasokan bahan baku gula dalam negeri.

Hilirisasi juga didorong pada komoditas kelapa, kopi, kakao, lada, pala, jambu mete, dan tebu. Pengolahan komoditas tersebut diharapkan meningkatkan nilai tambah sekaligus memperluas peluang usaha di dalam negeri.

Dampak sektor perkebunan dirasakan sekitar 18 juta kepala keluarga pekebun yang mengelola 29 juta hektare lahan. NTP Perkebunan September 2026 meningkat 7,45 persen secara tahunan, dengan Bengkulu mencatat indeks tertinggi sebesar 231,6.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Heru Tri Widarto menekankan pentingnya peningkatan produktivitas dari hulu untuk menjamin pasokan industri hilir. “Penguatan perkebunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan ketersediaan bahan baku untuk mendukung hilirisasi,” ungkapnya.

Heru juga mendorong pola tumpang sari tanaman perkebunan dengan tanaman pangan untuk mengoptimalkan lahan. Strategi tersebut diharapkan mendukung ketersediaan pangan sekaligus membuka tambahan sumber pendapatan bagi pekebun.

Melalui peningkatan produktivitas, pengembangan komoditas strategis, swasembada gula, dan hilirisasi, pemerintah menargetkan kontribusi perkebunan semakin kuat terhadap ekonomi nasional. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperluas nilai tambah di dalam negeri dan menjaga kesejahteraan pekebun secara berkelanjutan.