Bahlil Rangkap Jabatan, Pemerintah Tata Ulang Koordinasi Hilirisasi dan Transisi Energi
RBN || Jakarta
Penataan struktur kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa perubahan dalam koordinasi kebijakan hilirisasi dan transisi energi. Bahlil Lahadalia kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Rangkap jabatan tersebut membuat Bahlil menjalankan dua tanggung jawab, yakni mengurus fungsi teknis sektor energi sekaligus mengoordinasikan kebijakan hilirisasi dan transisi energi lintas kementerian.
Bahlil menjelaskan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi tetap menjalankan tugas teknis, sementara kementerian koordinator berfungsi menyelaraskan kebijakan antarkementerian.
“Kalau Menko kan Kemenko saja, menteri koordinator. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi kan dia menteri teknis,” kata Bahlil seusai pelantikan pejabat negara di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).
Bahlil juga menyebut rangkap jabatan sebagai Menteri ESDM dan Menko merupakan pengalaman baru baginya. Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya Menteri ESDM baru, ia mengatakan keputusan mengenai susunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi masih dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“ Nanti ada tim teknis SOTK-nya apa,” ujar Airlangga di Istana Negara, Jumat (2/10/2026).
Artinya, pelantikan Bahlil belum sepenuhnya diikuti dengan finalisasi pembagian kewenangan dan struktur kelembagaan kementerian koordinator tersebut.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda, menilai penggabungan koordinasi hilirisasi dan transisi energi memiliki keterkaitan strategis. Menurutnya, industri pengolahan mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar, sementara tuntutan pasar global semakin mengarah pada penggunaan energi yang kompetitif dan rendah emisi.
Fatkur mencatat realisasi investasi hilirisasi pada semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. Sekitar Rp206,5 triliun di antaranya berasal dari sektor mineral.
Menurut Fatkur, peningkatan kapasitas pengolahan perlu dilanjutkan ke produk bernilai tambah lebih tinggi. Industri nikel, misalnya, dapat dikembangkan hingga prekursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan listrik, dan industri daur ulang.
Pengembangan tersebut juga perlu didukung energi yang memadai. Karena itu, energi air, panas bumi, tenaga surya, dan sumber energi bersih lainnya dinilai perlu semakin terintegrasi dengan kawasan industri dan fasilitas pengolahan.
“Produk hilirisasi Indonesia ke depan tidak hanya akan dinilai berdasarkan nilai ekonominya, tetapi juga berdasarkan jejak karbon proses produksinya,” kata Fatkur.
Pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, mengatakan perluasan tanggung jawab Bahlil dapat membuka peluang untuk memperkuat koordinasi karena hilirisasi dan transisi energi melibatkan banyak kementerian dan lembaga.
Namun, ia mengingatkan bahwa perluasan mandat tersebut harus disertai pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, pengawasan, dan ukuran kinerja yang jelas.
Menurut Kristian, tanpa pengaturan yang jelas, konsolidasi kewenangan berpotensi menimbulkan birokrasi berlapis dan tumpang tindih kebijakan.
“Ukuran keberhasilannya bukan seberapa besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, melainkan seberapa baik kewenangan tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah publik,” ujar Kristian.
Sumber: Kompas.com